PEDOMAN BERPRODUKSI HALAL UNTUK INDUSTRI, RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DAN RESTORAN (bagian : 1)

oleh : Ir. Nurwahid (LPPOM MUI Pusat) dan
Dr. Ir. Anton Apriyantono (Menteri Pertanian)

Masalah kehalalan produk yang diedarkan dan dipasarkan di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan industri pangan yang memproduksi pangan halal. Secara internal perusahaan perlu menerapkan aturan-aturan yang dapat menjamin kehalalan produk yg dihasilkannya, melalui sebuah pedoman umum yang baku, serta pedoman teknis yang disesuaikan dengan tingkat permasalahan yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Pedoman berproduksi halal ini cukup penting sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan berproduksi, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sebagai mana kasus-kasus yg pernah terjadi di Indonesia (misalnya kasus MSG, Soft Drink dll) tidak terulang lagi. Untuk itu pihak pemerintah bersama dengan lembaga non pemerintah yang terlibat dalam regulasi halal ini perlu memberikan pedoman tersebut sebagai sebuah acuan teknis yang dapat diterapkan pada masing-masing industri pangan.
Pedoman berproduksi halal yang bersifat baku ini juga dapat memberikan kepastian usaha bagi industri pangan, sehingga jika benar-benar mengikuti pedoman tersebut secara konsekuen, maka perusahaan akan lebih mendapatkan kepastian hukum dalam berproduksi, khususnya menyangkut kehalalan. Konsumen yang semakin kritis menuntut produk yang dikonsumsinya benar-benar bersih dari bahan-bahan haram, sehingga kehalalan ini juga harus bersifat transparan dan dapat diuji (auditable).

1. Pedoman Umum Berproduksi Halal
Dalam pedoman umum ini akan disajikan ketentuan umum perusahaan dalam menghasilkan produk halal. Dalam hal ini perusahaan perlu memiliki persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkannya adalah halal, baik untuk waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu secara internal perusahaan perlu memiliki perangkat-perangkat untuk menjamin keberlangsungan produksinya secara halal, baik dalam bentuk kebijakan perusaha an, sistem administrasi, perangkat keras, maupun sumberdaya manusia yang memadai guna terselenggaranya sistem produksi halal tersebut.

1.1. Kebijakan Perusahaan dalam Kaitan dengan Kehalalan
Perusahaan perlu memiliki sebuah komitmen yang kuat untuk menghasilkan produk halal. Komitmen perusahaan ini perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan umum perusa haan. Memang tidak ada keharusan bagi perusahaan, baik di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar Indonesia untuk menghasilkan produk-produk yang halal saja. Dalam negara yang penduduknya heterogen dari segi keyakinan dan agama ini, keberadaan pangan non halal untuk kalangan non muslim masih tetap dihormati dan di akui keberadaannya. Namun begitu komitmen perusahaan sudah menghendaki untuk mem produksi pangan halal, maka ia terikat dengan ketentuan dan peraturan mengenai kehalalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Islam.

Kebijakan perusahaan untuk memproduksi pangan halal menuntut konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi. Selain itu keputusan tersebut juga mengandung sanksi-sanksi yang akan diterima jika di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dari aturan main yang telah ditetapkan, sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam Undang-undang Pangan, Undang-undang Perlindungan Konsumen, maupun dalam peraturan-peraturan di bawahnya (PP dan Kepmen).
Dalam kebijakan perusahaan inipun masih diberikan kebebasan kepada manajemen perusahaan untuk memilih apakah komitmen kehalalan itu menyangkut seluruh produk yg dihasilkan atau hanya sebagian produk saja yg akan diproduksi secara halal.

1.2. Kebijakan untuk Hanya Berproduksi Halal
Sebenarnya kebijakan inilah yang lebih dikehendaki, karena akan lebih aman bagi konsumen dan lebih sederhana penanganannya bagi produsen. Dalam kebijakan tersebut berarti perusahaan hanya akan memproduksi pangan halal saja. Oleh karena itu seluruh bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yg digunakan adalah halal.
Oleh karena itu tidak perlu lagi adanya pemisahan bahan baku, pemisahan line produksi, pemisahan gudang, pemisahan distribusi dan pemisahan administrasi.

1.3. Kebijakan untuk Berproduksi Halal dan Non Halal
Jika pihak perusahaan memang memiliki pangsa pasar khusus untuk produk-produk non halal, hal itu masih dimungkinkan dengan syarat-syarat tertentu.

Pengertian non halal ini ada dua, yaitu :
a. Produk-produk yang benar-benar haram (seperti daging babi, hewan yang tidak disembelih sesuai aturan Islam, minuman keras dll.)
b. Produk-produk non halal yang tidak jelas kehalalannya, apakah dia benar-benar haram atau syubhat, tetapi tidak didaftarkan atau diklaim sebagai produk halal. Misalnya produk flavor (perasa) untuk rokok, produsen tidak mendaftar dan meng-klaim sebagai produk halal, meskipun kenyataannya bisa halal atau haram. Atau produk yang diekspor ke negara-negara non muslim, dimana konsumennya tidak memerlukan kehalalan, perusahaan bisa menjualnya tanpa klaim halal. Pada kenyataannya produk tersebut bisa halal, bisa haram atau syubhat, tetapi tidak ada kejelasan mengenai hal tersebut.

Untuk pengertian non halal yang pertama, maka pihak produsen harus memenuhi sya rat-syarat sebagai berikut :
a. Merek produk yang halal dan non halal harus berbeda sama sekali
b. Bangunan tempat berproduksi, gudang bahan baku, gudang produk jadi dan sarana transportasi baik untuk bahan baku atau produk jadi harus terpisah
c. Mesin yang digunakan untuk berproduksi harus terpisah
d. Sistem administrasi dan pembelian bahan harus terpisah
e. Harus ada barrier atau daerah pembatas antara pabrik yang digunakan untuk produksi halal dan non halal
f. Karyawan yang bekerja untuk produk halal harus berbeda dengan karyawan yang bekerja untuk produk non halal

Sedangkan jika yang dimaksud produk non halal adalah jenis kedua, maka pihak perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Merek produk yang halal dan non halal boleh sama, tetapi harus ada ciri khusus yang menunjukkan kehalalannya (logo halal dan/atau logo non halal), yang mudah diketahui oleh konsumen
b. Memiliki daftar seluruh bahan baku, baik untuk produk halal maupun non halal
c. Bahan yang digunakan untuk produk non halal tidak boleh berasal dari bahan-bahan yang jelas haram (babi, minuman keras, dsb)
d. Gudang boleh dalam satu bangunan, tetapi harus terpisah secara fisik dan administrasi dengan tanda-tanda yang mudah dibaca karyawan
e. Tempat produksi harus terpisah, tetapi jika terpaksa jadi satu harus terjadwal dengan baik dan ada proses pembersihan yang sempurna antara batch halal dan non halal
f. Perusahaan memiliki laporan produksi yang menunjukkan kronologi proses produksi, mulai dari penyiapan bahan, penimbangan, pemrosesan sampai pengemasan produk jadi, yang terpisah antara produk halal dan non halal.

Masing-masing kebijakan perusahaan tersebut memiliki konsekuensi dan persyaratan yang berbeda. Setiap kesalahan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat membawa dampak yang besar, baik bagi konsumen maupun bagi produsen sendiri. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada perusahaan di dalam negeri (Indonesia) untuk hanya memproduksi produk-produk yang halal saja, karena resiko kesalahan dan persyaratannya lebih mudah. Selain itu dari segi pasar, konsumen non muslim dapat menerima produk-produk halal, tetapi tidak untuk sebaliknya.

2. Pedoman Berproduksi Halal Bagi Industri

2.1. Sistem Administrasi Perusahaan dalam Mendukung Produksi Halal
Untuk menghasilkan produk pangan yang halal diperlukan persyaratan administrasi yang memadai guna menjamin kehalalan produk yang dihasilkan. Sistem administrasi ini diperlukan karena proses produksi berlangsung terus menerus sepanjang tahun, sementara inspeksi dan pemeriksaan halal secara eksternal hanya dilakukan sesekali waktu saja. Oleh karena itu diperlukan konsistensi dalam pembelian bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, serta konsistensi dalam sistem berproduksi. Secara administrasi perusahaan harus dapat membuktikan bahwa semua bahan yang masuk ke dalam lingkungan industri itu adalah halal, dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki :

a. Daftar bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan.
Dalam pembuatan daftar bahan ini harus dituliskan semua, tidak boleh ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya untuk industri roti, maka bahan bakunya adalah tepung terigu, lemak (shortening) dll. Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dalam proses produksi, yang jumlahnya sedikit. Misalnya untuk industri roti ada ragi (yeast) untuk mengembangkan roti, bahan perasa (flavor) dll.
Bahan penolong adalah bahan-bahan yang tidak masuk dalam ingredient produk, tetapi digunakan dalam proses produksi. Misalnya dalam industri air minum dalam kemasan digunakan bahan penyaring karbon aktif sebagai bahan penolong dalam proses penghilangan bau (deodorizing).
Daftar bahan baku, bahan tambahan dan penolong harus dibuat per produk disamping daftar lengkap untuk keseluruhannya.

b. Daftar pemasok yang menjual bahan-bahan tersebut
Perusahaan harus memiliki daftar pemasok (supplier) untuk masing-masing barang yang dibeli. Dalam hal ini perusahaan harus memasukkan semua pemasok yang ada untuk masing-masing bahan baku, termasuk untuk alternatif pemasok (second supplier).

c. Daftar produsen barang, jika pemasok berbeda dengan produsennya
Kadang-kadang bahan baku yang dipakai dibeli bukan dari produsennya langsung, melainkan kepada perusahaan lain yang bertindak sebagai distributor atau agen. Oleh karena itu selain nama perusahaan pemasok, perusahaan harus memiliki nama produsen yang memproduksi bahan tersebut.

d. Dokumen kehalalan untuk semua bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.
Setiap barang yang digunakan, baik bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, harus dilampiri dengan dokumen kehalalan yang valid dan masih berlaku. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat halal dari lembaga yang kredibel dan diakui, atau berupa spesifikasi dan alur proses dari produsen yang menunjukkan bahan baku, asal usul dan cara pembuatannya.
Sertifikat Halal, adalah sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui dan kredibel. Khusus untuk Indonesia, lembaga sertifikasi yang diakui adalah Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Sedangkan untuk produk-produk dari luar negeri, lembaga sertifikasi yang kredibel dan diakui adalah lembaga yang telah membina hubungan kerja sama dengan pihak Indonesia (MUI). Produk-produk yang mengandung unsur hewani (sapi, ayam, kambing dsb) mutlak harus memiliki sertifikat halal. Demikian juga untuk produk-produk yang kritis dan berasal dari turunan hewan, seperti lemak, gelatin, flavor (perasa) juga harus memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal ini memiliki tanggal batas berlakunya. Oleh karena itu perusahaan harus segera meminta sertifikat halal yg baru kepada pihak pemasok/produsen, ketika masa berlakunya sudah habis.

(Bersambung ke bagian 2 …)

note : artikel di atas telah dimuat dalam Labbaik, edisi : 038/th.04/Rabi’ul Awwal-Rabi’ul Tsani 1429H/2008M

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: