Sekularisme di Belakang Pornografi dan Pornoaksi

Dosen Institut Agama Islam (IAIN) Sumatera Utara Prof Dr Syahrin Harahap mengatakan, saat ini kegiatan pornografi di Tanah Air sudah sangat meresahkan warga. “Pemerintah dan DPR agar secepatnya untuk mengesahkan UU Anti Pornografi tersebut,” kata Prof Syahrin menjawab pertanyaan wartawan di Medan. Hal itu dikemukakannya menanggapi laporan Kantor Berita Associated Press (AP) yang menyebutkan, Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi.

Fakta di lapangan pun membenarkan hal itu. Di seluruh dunia, tak ada negara di mana VCD porno lebih mudah didapatkan selain di negeri ini. Demikian pula peredaran media cetak (majalah, tabloid), maupun media interaktif (internet) yang menjurus pada hal-hal yang berbau porno -sekalipun tidak memajang gambar bugil di sampul depan ala majalah Playboy atau Hustler.
Tayangan dan obrolan seks di radio dan televisi juga semakin “berani”. Pemberitaan tentang berbagai aktivitas seksual yang menyimpang dari syariat itu justru di bungkus dengan nada yang berkesan dirayakan. Sebuah buku yang berjudul Jakarta Undercover telah mengejutkan banyak kalangan bahwa ternyata Jakarta sudah tidak jauh berbeda dengan Paris, Amsterdam, atau Moskow, dalam soal pornografi maupun pornoaksi (menyangkut aksi-aksi porno). Orang menduga bahwa perputaran uang yang terkait dengan “bisnis” ini sudah ratusan miliar rupiah setiap hari.

Menyoal Sikap Ulama, Masyarakat, dan Pemerintah ini semua jelas ironi. Mengapa negeri Muslim terbesar di dunia ini tidak bisa mencegah semua itu terjadi ?. Masyarakat cenderung diam dan membiarkan proses itu dianggap sebagai ekses wajar modernisasi dan globalisasi. Sementara itu, kaum ulama, yang mestinya memiliki tugas mengingatkan masyarakat dan penguasa, juga rata-rata hanya mengungkapkan sebatas “keprihatinan”. Dalam bahasa politik, ungkapan keprihatinan ini merupakan bentuk ketidaksetujuan yang paling rendah; jauh di bawah “protes” apalagi “aksi pencegahan”. Kalaupun ada satu-dua ulama yang protes keras trhadap pornografi maupun pornoaksi, hasilnya justru sering kontraproduktif.

Pasalnya :

Pertama, si ulama tersebut akan dituduh ramai-ramai sebagai “munafik”.
Kedua, yang akhirnya akan dibela oleh publik yang dikendalikan opini media justru aktor pornografi/pornoaksi tersebut; bukannya masyarakat beserta generasi muda yang menjadi harapan umat pada masa depan. Akibatnya, makin banyak ulama yang akhirnya memilih sikap diam daripada justru menjadi “promotor gratis” bagi aktor maksiat.
Di sisi lain, usaha melarang pornografi dan pornoaksi melalui jalur hukum dengan membuat RUU atau dengan memasukkan pornografi dan pornoaksi sebagai tindak pidana dalam KUHP, ternyata justru banyak dimentahkan anggota dewan. Status pornografi dan pornoaksi akan hanya ilegal kalau suatu pasal-pasal karet ditarik agak longgar (dan ini makin dijauhi karena dianggap bertentangan dengan HAM). Namun juga tidak akan menjadi delik apapun kalau orang membaca KUHP secara tekstual. Inilah yang sering dipakai para pembela pornografi dan pornoaksi. Mereka akan memulai dengan pertanyaan seputar definisi pornografi dan pornoaksi. Jawaban yang diberikan tentu saja justru akan makin membingungkan.
Namun demikian, ini tidak aneh. Kebingungan di atas terjadi karena tolok ukur yang dipegang adalah “kesepakatan” masyarakat tentang apa yang dianggap bermanfaat atau berbahaya. Padahal, masyarakat itu selalu berubah dan bisa jadi pada suatu saat tidak sadar bahwa kesepakatan-kesepakatan di antara mereka akan berdampak serius bagi keberlangsungan masyarakat itu pada masa depan. Yang jelas, kesepakatan masyarakat itu selalu disetir oleh para opinion leader (pengendali opini) atau para pembuat pendapat yang tentu saja memiliki kepentingan tertentu, apakah itu bisnis, reputasi, dll. Tidak jarang, di suatu negeri, penguasa sengaja mengobral berbagai bentuk maksiat (judi, minuman keras, pornografi dan porno aksi) untuk mengalihkan perhatian masyarakat pada kezaliman mereka. Tolok ukur seperti ini muncul ketika suatu masyarakat memutuskan untuk memisahkan agama dari kehidupan (fashluddîn ‘an al-hayat) atau yang disebut dengan sekularisme.

Dalam negara yang dibangun di atas sistem sekular, agama tidak mendapat peran untuk mengatur masyarakat melalui undang-undang, kecuali sebagian kecil (UU zakat, UU pernikahan). Di samping banyak pihak-pihak tertentu yang memang bermental bejat, banyak pula orang yang terlibat dalam pornografi dan pornoaksi ini yang sesungguhnya juga hanya menjadi korban. Dengan imbalan yang sebenarnya tak seberapa dibandingkan dengan sebuah nama baik, keutuhan keluarga, dan ridha Allah, banyak orang rela menjadi pengedar VCD porno ataupun menjadi pekerja seks komersial (pelacur). Banyak dari mereka terpaksa melakukan ini karena desakan ekonomi. Karena itu, tdk aneh, berbagai razia yang dilakukan aparat maupun beberapa kelompok yang menyatakan perang terhadap maksiat tidak mampu menghilangkan -atau bahkan sekadar mengurangi- bisnis haram ini secara permanen. Mungkin akan lain halnya bila desakan ekonomi bisa diatasi. Bagaimanapun, orang akan cenderung pada suatu jenis profesi yang terhormat, aman, dan menenteramkan untuk menuju hari tua. Karena itu, melihat masalah ekonomi yang sangat kompleks yang membelit negeri ini, tak ada cara lain kecuali menerapkan sistem ekonomi yang lebih adil dan manusiawi. Sistem ini yang akan mengentaskan banyak orang dari “bisnis setan” sehingga diharapkan tak ada lagi orang yang memasuki dunia pornografi/pornoaksi karena alasan kesulitan ekonomi.

Oleh karena itu, bagi kaum Muslim, yang urgen dan fundamental adalah bagaimana agar seluruh sistem kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara yang ada ini dibangun kembali di atas dasar yang lebih kokoh; bukan sekularisme lagi. Dasar itu adalah Islam ! Mungkinkah itu ?

Batasan Pornografi dan Pornoaksi Menurut Islam
Islam memberikan definisi yang jelas dan tidak mengambang tentang pornografi dan pornoaksi. Pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) -baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno lainnya- yang mengumbar sekaligus menjual aurat. Artinya, aurat menjadi titik pusat perhatian. Sedangkan pornoaksi adalah sebuah perbuatan memamerkan aurat yang digelar dan ditonton secara lang sung, dari mulai aksi yang “biasa-biasa” saja seperti aksi para artis di panggung-panggung hiburan umum hingga yang luar biasa dan atraktif seperti tarian telanjang atau setengah telanjang di tempat-tempat hiburan khusus (diskotek-dis kotek, klab-klab malam, dll). Tentu saja, dalam konteks pornografi dan pornoaksi yang mengumbar aurat ini, yang dimaksud adalah aurat menurut syariat Islam. Seorang wanita yang memperlihatkan sekadar rambut atau bagian bawah kakinya, misalnya, jelas termasuk orang yang mengumbar aurat. Sebab, aurat wanita dalam pandangan Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Secara fikih, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara, misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi kamerawan, pengarah gaya, sutradara, dsb.). Sementara itu, sebuah benda dengan muatan pornografi dihukumi sebagai benda, yaitu mubah. Namun demikian, kemubahan ini bisa berubah menjadi haram ketika benda (baca: sarana/wasilah) itu dipastikan dapat menjerumuskan pada tindakan keharaman. Sebab, kaidah ushul fikih yang mu’tabar menyebutkan “Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram”. Karena itu, kemubahan ini juga tidak berlaku untuk penyebarluasan dan propaganda pornografi dan pornoaksi yang akan memiliki dampak serius di masyarakat. Seseorang yang dihadapkan pada suatu media porno, misalnya, memang dipandang belum melakukan aktivitas haram (karena media sebagai benda adalah mubah). Akan tetapi, bila orang itu ikut dalam usaha membuat dan/atau menyebar-luaskan media porno, maka menurut syariat, dia dianggap telah melakukan aktivitas yang haram.

Solusi Islam
Islam menghargai kebebasan seseorang untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara sesuai syariat. Islam sebagai mabda’ (ideologi) memiliki cara-cara yang khas, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia tanpa menelantarkan kebutuhannya yang lain, dan juga tanpa mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat.
Oleh karena itu, Islam tidak sekadar menetapkan agar tak ada seorang pun dalam wilayah Islam yang mengumbar aurat, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syariat; namun Islam juga memberikan satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan be nar, sehingga tak perlu ada orang yang harus mencari nafkah dalam bisnis pornografi dan pornoaksi. Islam juga memberikan tuntunan hidup dan aturan bermasyara kat yang akan menjaga agar setiap orang memahami tujuan hidup yang sahih serta tolok ukur kebahagiaan yang hakiki sehingga demand (permintaan) pada bisnis pornografi dan pornoaksi pun akan merosot tajam. Bagaimanapun, setiap bisnis hanya akan berputar kalau ada supply (penawaran) dan demand (permintaan). Karena itu, keduanya harus dihancurkan.
Pemerintah Islam akan mendidik rakyatnya untuk berpola sikap dan perilaku islami. Media massa akan diarahkan agar tidak lagi memprovokasi umat dengan stimula si-stimulasi yang merangsang kebutuhan pornografi dan pornoaksi. Demikian juga keberadaan berbagai sarana hiburan yang selama ini menjadi ajang pertemuan pelaku kemaksiatan akan dibersihkan, tanpa harus merusak fisiknya.
Jika setelah langkah-langkah ini dilakukan, setelah negara mengatasi masalah di sisi supply (penawaran) dengan perbaikan pendidikan dan ekonomi, kemudian mengatasi masalah di sisi demand (permintaan) dengan menghilangkan “para provokator”-nya, tetap ada yang nekad melanggar hukum, maka negara tak akan ragu-ragu lagi menerapkan sanksi represif. Hukuman jilid atau rajam akan diterapkan kepada pezina. Hukuman ta’zir akan diterapkan bagi para pengelola dan pendukung bisnis ini.
Definisi zina dalam Islam adalah jelas, yakni setiap hubungan seksual yang dikehendaki dari pihak-pihak yang tidak diikat pernikahan. Ini jelas berbeda dengan definisi KUHP yang hanya membatasi perzinaan sebatas pada orang-orang yang berstatus kawin dan pasangannya keberatan atas selingkuhnya. Definisi KUHP ini jelas belum akan mampu melibas aktor-aktor pornografi dan pornoaksi yang statusnya tidak kawin atau justru atas ‘doa-restu’ pasangannya. Walhasil, memberantas pornografi dan pornoaksi tak bisa sepotong-sepotong, namun harus komprehensif. Ini tak bisa tidak harus dimulai dari dasar fundamentalnya, yakni dengan melibas sistem hukum sekular dan menggantinya dengan sistem hukum Islam. Bukankah Allah Swt. telah berfirman: “Apakah hukum Jahiliah yang kalian kehendaki ? Siapakah yang lebih baik hukumnya selain Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS al-Maidah [5]: 50).

* Penulis adalah Sekjen Forum Umat Islam Peduli Syari’ah (FUIPS) Malang Raya
http://jawapos.com/index.php?act=detail_radar&id=115667&c=88

Fitrah Wanita Selalu butuh dilindungi

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…” (QS. An-Nisaa'(4) : 34)
Ayat tersebut menyatakan bahwa suka berkuasa dan melindungi merupakan fitrah la ki-laki, sedangkan membutuhkan perlindungan dan penjagaan dari laki-laki merupa kan fitrah wanita. Oleh karena itu, kaum wanita tidak dapat dijadikan sebagai pi hak yang dapat memberikan perlindungan kepada orang lain.
Para laki-laki yang tidak mampu memberi perlindungan dan penjagaan kepada wanita akan kehilangan kewibawaan di hadapan wanita yang dibawah kekuasaannya. Demikianlah sebab wanita bersangkutan tidak akan menghargai dan menghormati kekuasaannya yang lemah.


http://www.ukhuwah.or.id/muslimah/t_muslimah.phtml?id=59&kategori=masalah-kewanitaan

” Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS.Al Israa’ : 32)

catatan : artikel di atas telah dimuat dalam Labbaik, edisi : 020/th.02/Dzulhijjah-Muharram/1426H/2006M

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: