Kapitalisme Dunia Entertainment

Fenomena goyang erotis mampu menenggelamkan berita-berita politik nasional, seperti soal Aceh, misalnya. Atau agresi AS yang sampai kini berlangsung di negeri muslim, Irak. Apalagi setelah adanya pro-kontra antara yang menghujat dan yang mendukung goyang tersebut. PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia) meng anggapnya tidak bermoral dan mengumbar kemudaratan. Kata mereka, hal itu sangat berpotensi dalam menyumbang hancurnya moral negeri ini.Jauh sebelumnya MUI sendiri telah mengharamkan goyang tersebut. Akan tetapi, desakan dan cercaan tersebut diabaikan begitu saja. Alasannya, seperti kata anggota/sesepuh sebuah partai, “Itu adalah kebebasan berekspresi. Juga kata beliau, agama jangan dibawa-bawa dalam permasalahan ini, ini murni permasalahan seni, bukan agama, agama jauh dari seni. Dalam alam demokrasi, kebebasan berekspresi seperti itu harus dibela mati-matian. Itulah kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu pilar demokrasi !”.

Alasan yang sama digunakan AS untuk menghancurkan Irak. Dengan alasan demokrasi dan membebaskan rakyat Irak, maka bom-bom diluncurkan, ribuan peluru dimuntahkan, ribuan orang dibunuh, dan peradaban Islam di sana diporak-porandakan. Seusai pertempuran, presidennya dengan berpakaian militer berdiri di kapal induk mengatakan, “Kita menang ! Kita akan bentuk masyarakat demokrasi di Irak !.” Sementara itu rakyat Irak tetap menentang kehadiran sang penjajah tersebut. Itulah dua gambaran sekilas kebebasan dalam demokrasi. Bedanya, goyangan erotis merupakan kebebasan berekspresi yang didukung oleh hegemoni media massa. Sedangkan serangan AS merupakan kebebasan berekspresi yang diusung oleh hegemoni politik negara besar. Dalam demokrasi, mereka yang kuat itulah yang dapat berekspresi apa pun tanpa mengenal halal-haram. Itulah kebebasan mengekspresikan kemaksiatan !.

Haruskah Kebebasan Berekspresi ?

Goyangan erotis dan kebebasan untuk mengekspresikan kemaksiatan lainnya melengkapi kenyataan tentang betapa bobroknya seruan-seruan demokrasi. Goyangan yang mengumbar aurat dan mengundang syahwat telah dianggap sebagai bagian dari hak asasi yang tak boleh dilanggar. Sebaliknya, hukum-hukum Allah yang nyata-nyata mengharamkan siapa pun mengumbar aurat dan membangkitkan syahwat tidak dipedulikan, seolah-olah tidak mengapa jika dilanggar, karena memang tidak mengganggu hak asasi manusia. Begitu juga penjajahan AS dianggap wajar asalkan setelah itu rakyat Irak setuju untuk berdemokrasi. Negara besar bebas mengekspresikan penjajahannya atas nama demokrasi sekalipun mengorbankan masyarakat. Ironis ! Mereka membela hak-hak manusia sembari menginjak hak-hak Allah yang notabene Pencipta manusia untuk ditaati. Demikianlah watak buruk demokrasi, yang juga membentuk watak buruk masyarakat penganut dan pengamalnya.

Kebebasan Yang Menyesatkan.

Kebebasan umum bagi setiap individu yang diagung-agungkan dan dijaga pelaksanaannya dalam atmosfer demokrasi tercakup dalam empat hal, yaitu kebebasan beragama (freedom of religion); kebebasan berpendapat (freedom of speech); kebebasan kepemilikan (freedom of ownership); kebebasan berperilaku (personal freedom).Pertama, kebebasan beragama, yang berarti bahwa seseorang berhak meyakini suatu agama/keyakinan yang dikehendakinya atau memeluk agama yang disenanginya tanpa tekanan atau paksaan. Dia berhak pula meninggalkan agama dan keyakinannya, lalu berpindah pada agama atau keyakinan baru, berpindah pada kepercayaan non-agama (animisme/paganisme); bahkan berpindah pada ateisme.

Dia berhak melakukan semua itu sebebas-bebasnya tanpa adanya tekanan atau paksaan. Oleh karena itu, dalam demokrasi seseorang berhak mengganti agamanya untuk kemudian memeluk agama Kristen, Yahudi, Buddha, atau komunisme dengan sebebas-bebasnya tanpa larangan atas dirinya, baik dari negara ataupun pihak lain. Hal semacam ini bertentangan dengan akidah Islam. Islam telah mengharamkan seorang Muslim murtad dari Islam. Siapa saja yg murtad dari agama Islam, dia akan diminta untuk bertobat. Akan tetapi, jika tidak bertobat, dia akan dijatuhi hukuman mati, disita hartanya, dan diceraikan dari istrinya.

Rasul SAW, bersabda: “Siapa saja yang mengganti agamanya (Islam), jatuhkanlah hukuman mati atasnya.” [HR. Muslim dan Asshab as-Sunan]. Jika yg murtad adalah sekelompok orang, sementara mereka tetap berkeras untuk murtad, maka mereka diperangi hingga kembali pada Islam atau dibinasakan. Kedua, kebebasan berpendapat, yang berarti bahwa setiap individu berhak untuk mengembangkan pendapat atau ide apa pun dan bagaimana pun bentuknya. Dia berhak menyatakan atau menyerukan ide dengan sebebas-bebasnya. Tanpa tolok ukur halal-haram. Dengan kebebasan berpendapat, siapa pun bisa mengatakan agama tidak ada kaitannya dengan seni seperti terjadi sekarang.Aturan Islam dalam masalah ini sangatlah berbeda. Seorang Muslim, dalam seluruh perkataan dan perbuatannya, wajib terikat dengan apa yang terkandung dalam nash-nash syariat. Dengan demikian, dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan, kecuali jika dalil-dalil syariat telah membolehkannya. Dengan kata lain, seorang Muslim berhak bahkan didorong mengembangkan, menyerukan, dan menyatakan pendapat apa pun selama dibolehkan oleh syariat. Sebaliknya, syariat akan memberikan hukuman, bahkan sanksi yang berat, jika apa yang dikatakan dan diperbuat tidak sesuai dengan syariat. Ummu ‘Athiyah menuturkan, riwayat dari Abu Sa’id RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jihad paling utama adalah (menyampaikan) perkataan yang hak (sesuai dengan syariat) di hadapan penguasa zalim.” [HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa’i]. Tindakan semacam ini tidak dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, melainkan justru merupakan cerminan realitas dalam keterikatan para sahabat dengan hukum-hukum syariat, yakni kebolehan menyampaikan pendapat dalam rangka menasihati/mengoreksi penguasa. Menyampaikan pendapat dlm keadaan ini adalah kewajiban. Ketiga, kebebasan kepemilikan, yang bermakna bahwa seseorang boleh memiliki harta (modal) sekaligus mengembangkannya dengan sarana dan cara apa pun. Seorang penguasa dianggap berhak memiliki harta dan mengembangkannya melalui imperialisme , perampasan, dan penjajahan harta kekayaan alam bangsa-bangsa yang akan atau sudah dijajah. Apa yg terjadi di Afghanistan & di Irak adalah contoh real bagaimana AS dan sekutunya menerapkan standar ini: kebebasan kepemilikan. Sudah menjadi rahasia umum, di balik penyerangan Afghanistan dan Irak terdapat kepentingan untuk menguasai minyak. Itu terbukti dengan sigapnya AS memperbaiki fasilitas kilang minyak Irak dg meninggalkan perbaikan fasilitas-fasilitas penopang kehidupan rakyat Irak, dg dalih, semua itu untuk kepentingan rakyat Irak juga.Islam sangat bertolak belakang dengan ide kebebasan kepemilikan tersebut. Islam telah memerangi ide penjajahan bangsa-bangsa serta ide perampokan dan penguasaan kekayaan alam bangsa-bangsa di dunia. Islam telah menutupkan sebab-sebab kepemilikan harta, cara-cara pengembangannya, dan cara-cara pengelolaannya. Islam mewajibkan seorang Muslim untuk terikat dengan hukum-hukum Islam dalam usahanya memiliki, mengembangkan, dan mengelola hartanya. Islam tidak memberikan kebebasan kepadanya untuk mengelola harta sekehendaknya.Keempat, kebebasan berperilaku, yg berarti bahwa setiap orang bebas untuk melepaskan di ri dari segala macam ikatan & dari setiap nilai keruhanian, akhlak, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, bebas berekspresi, termasuk mengekspresikan kemaksiatan. Kebebasan ini menetapkan bahwa setiap orang dlm perilaku & kehidupan pribadinya berhak untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, sebebas-bebasnya, tanpa boleh ada larangan, baik dari negara atau pihak lain terhadap perilaku yang disukainya. Ide kebebasan ini telah membolehkan seseorang untuk bergoyang ‘ngebor’, berzina, melakukan praktik homoseksual dan lesbianisme, menjajah suatu negeri, dan melakukan perbuatan apa saja walaupun sangat hina dg sebebas-bebasnya, tanpa ada ikatan atau batasan, tanpa tekanan atau paksaan.

Hukum-hukum Islam sangat bertentangan degan kebebasan berperilaku semacam ini, tidak ada kebebasan berperilaku seperti itu dalam Islam. Seorang Muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT dalam seluruh perbuatan dan perilakunya. Dalam konteks zina, misalnya, Allah SWT berfirman: “Janganlah kamu mendekati zina.” (Qs. al-Israa’ : 32). Allah SWT juga berfirman: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Qs. an-Nuur : 2). Dengan demikian, ide kebebasan mutlak tanpa batas bagi setiap individu bertentangan secara total dengan hukum-hukum Islam, seluruhnya merupakan ide-ide, peradaban, peraturan, dan undang-undang kufur. Islam hanya mengenal kebebasan yang bukan kemaksiatan.

Hal semacam ini bertentangan dengan akidah Islam. Islam telah mengharamkan seorang Muslim murtad dari Islam. Siapa saja yang murtad dari agama Islam, dia akan diminta untuk bertobat. Akan tetapi, jika tidak bertobat, dia akan dijatuhi hukuman mati, disita hartanya, dan diceraikan dari istrinya. Rasul SAW, bersabda: “Siapa saja yang mengganti agamanya (Islam), jatuhkanlah hukuman mati atasnya.” [HR. Muslim dan Asshab as-Sunan]. Jika yg murtad adalah sekelompok orang, sementara mereka tetap berkeras untuk murtad, maka mereka diperangi hingga kembali pada Islam atau dibinasakan. Hukum-hukum Islam sangat bertentangan degan kebebasan berperilaku semacam ini, tidak ada kebebasan berperilaku seperti itu dalam Islam. Seorang Muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT dalam seluruh perbuatan dan perilakunya. Dalam konteks zina, misalnya, Allah SWT berfirman: “Janganlah kamu mendekati zina.” (Qs. al-Israa’ [17]: 32). Allah SWT juga berfirman: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Qs. an-Nuur [24]: 2).Dengan demikian, ide kebebasan mutlak tanpa batas bagi setiap individu bertentangan secara total dengan hukum-hukum Islam, seluruhnya merupakan ide-ide, peradaban, peraturan, dan undang-undang kufur. Islam hanya mengenal kebebasan yang bukan kemaksiatan.

Latar Belakang Entertainment Maksiat

Dosen Institut Agama Islam (IAIN) Sumatera Utara, Prof Dr Syahrin Harahap, mengatakan, saat ini kegiatan pornografi di Tanah Air sudah sangat meresahkan warga masyarakat. “Pemerintah dan DPR agar secepatnya untuk mengesahkan UU Anti-Pornografi tersebut,” katanya seperti dikutip Antara. Hal tersebut dikemukakannya menanggapi laporan kantor berita Associated Press (AP) yang menyebutkan, Indonesia berada di urutan kedua setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi. (Republika, 17 Juli 2003).Fakta di lapangan pun membenarkan hal itu. Di seluruh dunia, tak ada negara dimana VCD porno lebih mudah didapatkan selain di negeri ini. Demikian pula peredaran media cetak (majalah, tabloid), maupun media interaktif (internet) yang menjurus pada hal-hal yang berbau porno sekalipun tidak memajang gambar bugil di sampul depan ala majalah Playboy atau Hustler. Tayangan dan obrolan seks di radio dan televisi juga semakin “berani”. Pemberitaan tentang berbagai aktivitas seksual yang menyimpang dari syariat itu justru dibungkus dengan nada yang berkesan dirayakan. Sebuah buku yang berjudul Jakarta Under Cover telah mengejutkan banyak kalangan, bahwa ternyata Jakarta sudah tidak jauh berbeda dengan Paris, Amsterdam, atau joskow, dalam soal pornografi (menyangkut media-media porno) maupun pornoaksi (menyangkut aksi-aksi porno). Orang menduga bahwa perputaran uang yang terkait dengan “bisnis” ini sudah ratusan miliar rupiah setiap hari.

Menyoal Sikap Utama

Ini semua jelas ironi. Mengapa negeri Muslim terbesar di dunia ini tidak bisa mencegah semua itu terjadi. Masyarakat cenderung diam dan membiarkan proses itu, serta dianggap sebagai ekses wajar modernisasi dan globalisasi. Sementara itu, kaum ulama, yang mestinya memiliki tugas mengingatkan masyarakat dan penguasa, juga rata-rata hanya mengungkapkan sebatas “keprihatinan”. Dalam bahasa politik, ungkapan keprihatinan ini merupakan bentuk ketidaksetujuan yang paling rendah; jauh di bawah “protes” apalagi “aksi pencegahan”. Kalaupun ada satu-dua ulama yang protes keras terhadap pornografi maupun pornoaksi, hasilnya justru sering kontraproduktif. Pasalnya, pertama, si ulama tersebut akan dituduh ramai-ramai sebagai “munafik”. Kedua, yang akhirnya akan dicela oleh publik yang dikendalikan opini media justru aktor pornografi/pornoaksi tersebut, bukannya masyarakat beserta generasi muda yang menjadi harapan umat pada masa depan. Akibatnya, makin banyak ulama yang akhirnya memilih sikap diam daripada justru menjadi “promotor gratis” bagi aktor maksiat.Di sisi lain, usaha melarang pornografi/pornoaksi melalui jalur hukum dengan membuat RUU atau dengan memasukkan pornografi/pornoaksi sebagai tindak pidana dalam KUHP, ternyata justru banyak dimentahkan oleh anggota dewan sendiri. Status pornografi/pornoaksi akan hanya ilegal kalau suatu pasal-pasal karet ditarik agak longgar (dan ini makin dijauhi karena dianggap bertentangan dengan HAM), namun juga tidak akan menjadi delik apa pun kalau orang membawa KUHP secara tekstual. Inilah yang sering dipakai para pembela pornografi/pornoaksi. Mereka akan memulai dengan pertanyaan seputar definisi pornografi/pornoaksi. Jawaban yang diberikan tentu saja justru akan makin membingungkan. Namun demikian, ini tidak aneh. Kebingungan di atas terjadi karena tolok ukur yang dipegang adalah “kesepakatan” masyarakat tentang apa yang dianggap bermanfaat atau berbahaya. Padahal, masyarakat itu selalu berubah dan bisa jadi pada suatu saat tidak sadar, bahwa kesepakatan-kesepakatan di antara mereka akan berdampak serius bagi keberlangsungan masyarakat itu pada masa depan. Yang jelas, kesepakatan masyarakat itu selalu disetir oleh para opinion leader (pengendali opini) atau para pembuat pendapat yang tentu saja memiliki kepentingan tertentu, apakah itu bisnis, reputasi, dan lain-lain. Tidak jarang, di suatu negeri, penguasa sengaja mengobral berbagai bentuk maksiat (judi, minuman keras, pornografi/pornoaksi) untuk mengalihkan perhatian masyarakat pada kezaliman mereka.Tolok ukur seperti ini muncul ketika suatu masyarakat memutuskan untuk memisahkan agama dari kehidupan (fashluddin ‘an al-hayat) atau yang disebut dengan sekularisme. Dalam negara yang dibangun di atas sistem sekuler, agama tidak mendapat peran untuk mengatur masyarakat melalui undang-undang kecuali sebagian kecil (UU zakat, UU pernikahan).

Faktor Ekonomi

Di samping banyak pihak tertentu yang memang bermental bejat, banyak pula orang yang terlibat dalam pornografi/pornoaksi ini yang sesungguhnya juga hanya menjadi korban. Dengan imbalan yang sebenarnya tak seberapa dibandingkan dengan sebuah nama baik, keutuhan keluarga, dan ridla Allah, banyak orang rela menjadi pengedar VCD porno ataupun menjadi pekerja seks komersial (pelacur). Banyak dari mereka terpaksa melakukan ini karena desakan ekonomi. Karena itu, tidak aneh, berbagai razia yang dilakukan aparat maupun beberapa kelompok yang menyatakan perang teradap maksiat tidak mampu menghilangkan atau bahkan sekadar mengurangi bisnis haram ini secara permanen.Mungkin akan lain halnya bila desakan ekonomi bisa diatasi. Bagaimanapun, orang akan cenderung pada suatu jenis profesi yang terhormat, aman, dan menenteramkan untuk menuju hari tua. Karena itu, melihat masalah ekonomi yang sangat kompleks yang membelit negeri ini, tak ada cara lain kecuali menerapkan sistem ekonomi yang lebih adil dan manusiawi. Sistem ini yang akan mengentaskan banyak orang dari “bisnis setan” sehingga diharapkan tak ada lagi orang yang memasuki dunia pornografi/pornoaksi karena alasan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, bagi kaum Muslim, yang urgen dan fundamental adalah bagaimana agar seluruh sistem kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara yang ada ini dibangun kembali di atas dasar yang lebih kokoh; bukan sekularisme lagi. Dasar ini adalah Islam! Mungkinkah itu?

Batasan Pornografi/Pornoaksi

Islam memberikan definisi yang jelas dan tidak mengambang tentang pornografi dan pornoaksi. Pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno lainnya yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian. Sedangkan pornoaksi adalah sebuah perbuatan memamerkan aurat yang digelar dan ditonton secara langsung dari mulai aksi yang “biasa-biasa” saja seperti aksi para artis di panggung-panggung hiburan umum hingga yang luar biasa dan atraktif seperit tarian telanjang atau setengah telajang di tempat-tempat hiburan umum hingga yang luar biasa dan atraktif seperti tarian telanjang atau setengah telanjang di tempat-tempat hiburan khusus (diskotek-diskotek, klab-klab malam, dan lain-lain). Tentu saja, dalam konteks pornografi dan pornoaksi yang mengumbar aurat ini, yang dimaksud adalah aurat menurut syariat Islam. Seorang wanita yang memperlihatkan sekadar rambut atau bagian bawah kakinya, misalnya, jelas termasuk orang yang mengumbar aurat. Sebab, aurat wanita dalam pandangan Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.Secara fikih, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara’, misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi (kamerawan, pengaruh gaya, sutradara, dan sebagainya). Sementara itu, sebuah benda dengan muatan pornografi dihukumi sebagai benda, yaitu mubah. Namun demikian, kemubahan ini bisa berubah menjadi haram ketika benda (baca: sarana/wasilah) itu dipastikan dapat menjerumuskan pada tindakan keharaman. Sebab, kaidah ushul fiqh yang mu’tabar menyebutkan: “Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram.”Karena itu, kemubahan ini juga tidak berlaku untuk penyebarluasan dan propaganda pornografi/pornoaksi yang akan memiliki dampak serius di masyarakat. Seseorang yang dihadapkan pada suatu media porno, misalnya, memang dipandang belum melakukan aktivitas haram (karena media sebagai benda adalah mubah). Akan tetapi, bila orang itu ikut dalam usaha membuat dan/atau menyebarluaskan media porno, maka menurut syariat, dia dianggap telah melakukan aktivitas yang haram.

Solusi Islam

Islam menghargai kebebasan seseorang untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara sesuai syariat. Islam sebagai mabda’ (ideologi) memiliki cara-cara yang khas, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia tanpa menelantarkan kebutuhannya yang lain, dan juga tanpa mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak sekadar menetapkan agar tak ada seorang pun dalam wilayah Islam yang mengumbar aurat, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syariat, namun Islam juga memberikan satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan benar, sehingga tak perlu ada orang yang harus mencari nafkah dalam bisnis pornografi/pornoaksi. Islam juga memberikan tuntunan hidup dan aturan bermasyarakat yang akan menjaga agar setiap orang memahami tujuan hidup yang sahih serta tolok ukur kebahagiaan yang hakiki sehingga demand (permintaan) pada bisnis pornografi/pornoaksi pun akan merosot tajam. Bagaimanapun, setiap bisnis hanya akan berputar kalau ada supply (penawaran) dan demand (permintaan). Karena itu, keduanya harus dihancurkan.

Pemerintah Islam akan mendidik rakyatnya untuk berpola sikap dan perilaku Islami. Media massa akan diarahkan agar tidak lagi memprovokasi umat denagn stimulasi-stimulasi yang merangsang kebutuhan pornografi/pornoaksi. Demikian juga keberadaan berbagai sarana hiburan yang selama ini menjadi ajang pertemuan pelaku kemaksiatan akan dibersihkan, tanpa harus merusak fisiknya. Jika setelah langkah-langkah ini dilakukan, setelah negara mengatasi masalah di sisi supply (penawaran) dengan perbaikan pendidikan dan ekonomi, kemudian mengatasi masalah di sisi demand (permintaan) dengan menghilangkan “para provokator”-nya, tetap ada yang nekad melanggar hukum, maka negara tak akan ragu-ragu lagi menerapkan sanksi represif. Hukuman jilid atau rajam akan diterapkan kepada pezina. Hukujan ta’zir akan diterapkan bagi para pengelola dan pendukung bisnis ini. Walhasil, memberantas pornografi/pornoaksi tak bisa sepotong-sepotong, namun harus komprehensif. –

(ditulis : Ustadz Harry Mukti, Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia & Mantan Artis)

http://www.swaramuslim.net/more.php?id=1790_0_1_0_M

catatan : artikel di atas telah dimuat dalam Labbaik, edisi : 020/th.02/Dzulhijjah-Muharram/1427H/2006M

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: